Simpang Siur Pengampunan Pajak Bag3

Merespons keresahan itu, PP Muhammadiyah berinisiatif mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Muhammadiyah meminta pemerintah menunda amnesti. ”Harus dievaluasi lagi,” ujar Busyro. Pemerintah tak mau kegaduhan berlangsung lama agar tidak mengendurkan motivasi wajib pajak. Apalagi undang-undang membatasi umur program itu hingga akhir Maret 2017.

Presiden Joko Widodo sampai perlu turun tangan. Lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden memerintahkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan agar isunya tidak menjalar ke mana-mana. ”Soalnya (isu) ini sudah viral dan di-framing orang,” kata Pramono, Senin pekan lalu. Pramono mengatakan Undang-Undang Pengampunan Pajak memang berlaku untuk semua wajib pajak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *